MAKASSAR — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan (nakes) non ASN dari berbagai daerah, Senin (13/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Ketua Komisi A Andi Anwar Purnomo, dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A Mizar Roem.
Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Sulsel dan membahas sejumlah isu krusial, termasuk status kepegawaian, kesejahteraan, serta kejelasan nasib para tenaga kesehatan non ASN yang belum terdata di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada 2025 juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini.
Salah satu tenaga kesehatan dari Luwu Utara, Andi Astrini, menyampaikan keluhannya terkait minimnya transparansi dalam proses pendataan dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerahnya.
“Banyak tenaga kesehatan di Luwu Utara tidak terdata karena tidak adanya keterbukaan dari pemerintah kabupaten, terutama saat seleksi PPPK tahap kedua. Ada yang baru dua tahun mengabdi bisa lulus, sementara kami yang sudah puluhan tahun tidak,” ujarnya.
Ia berharap DPRD Sulsel dapat menjadi jembatan aspirasi ke pemerintah pusat agar tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi memperoleh kejelasan status kepegawaian.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Mizar Roem menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tenaga kesehatan non ASN secara serius.
“Aspirasi ini akan kami tampung dan teruskan ke pemerintah pusat. Namun, perlu ada validasi data agar perjuangan ini berbasis fakta dan tidak ada yang tertinggal. Kami minta perwakilan kabupaten dan kota menyerahkan data tertulis,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) menegaskan bahwa DPRD Sulsel memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nasib tenaga kesehatan.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen DPRD dalam memfasilitasi persoalan tenaga kesehatan di daerah. Ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari tugas kami memastikan hak mereka diperjuangkan,” ujar Cicu.
Cicu yang juga berlatar belakang sebagai dokter, menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Saya paham betul perjuangan teman-teman nakes. Karena itu, DPRD akan mengawal agar aspirasi ini sampai ke tingkat pusat dan ditindaklanjuti sesuai harapan,” tambahnya.
Ia juga mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk aktif melakukan validasi dan verifikasi data tenaga kesehatan non ASN agar tidak ada yang terabaikan dalam proses pengusulan ke pemerintah pusat.
“Kami harap verifikasi data bisa diselesaikan paling lambat pekan depan. Ini langkah penting agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang tertinggal,” tutupnya.
RDP ini menjadi forum strategis bagi DPRD Sulsel dalam menyerap aspirasi lapangan sekaligus memperkuat koordinasi lintas daerah terkait kebijakan nasional penghapusan tenaga honorer. (*)
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
