GOWA — Aliansi Pemuda dan Keadilan (APK) Indonesia mendesak pemerintah dan otoritas kesehatan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kelalaian pelayanan di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, yang diduga berkaitan dengan meninggalnya seorang bayi berusia dua bulan, Muhammad Attar.
Koordinator Bidang Riset dan Pengkajian Data APK Indonesia, Zulfikar, menilai peristiwa tersebut perlu diusut secara transparan apabila dugaan yang disampaikan keluarga korban terbukti benar.
Menurutnya, informasi yang beredar mengindikasikan adanya persoalan dalam penanganan pasien, mulai dari dugaan lambannya respons tenaga medis, proses rujukan yang dinilai tidak berjalan cepat, hingga pelayanan setelah pasien meninggal dunia.
“Masa iya seorang bayi yang sudah dalam kondisi kritis harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian penanganan dan rujukan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut nyawa manusia. Kami mengecam keras dugaan pelayanan yang tidak bertanggung jawab di RSUD Syekh Yusuf,” ujar Zulfikar, (14/6/2026).
Ia menegaskan, apabila fasilitas kesehatan tidak mampu menangani kondisi medis tertentu, maka mekanisme rujukan harus berjalan secara cepat dan mengutamakan keselamatan pasien.
“Kalau rumah sakit tidak memiliki kemampuan menangani kondisi pasien tertentu, maka sistem rujukan harus berjalan cepat, profesional, dan berpihak pada keselamatan pasien. Jangan sampai nyawa masyarakat menjadi korban akibat lambannya birokrasi dan buruknya koordinasi pelayanan kesehatan,” katanya.
Atas dasar itu, APK Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Gowa, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Kementerian Kesehatan RI melakukan audit terhadap pelayanan di RSUD Syekh Yusuf.
Organisasi tersebut mengusulkan lima langkah yang dinilai perlu segera dilakukan, yakni pembentukan tim investigasi independen, audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola rumah sakit, transparansi dokumen pelayanan serta proses rujukan pasien sesuai ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti lalai, serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit.
Zulfikar juga menyebut pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Syekh Yusuf, sehingga menurutnya kasus meninggalnya bayi tersebut tidak boleh dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.
“Kami menduga persoalan pelayanan di RSUD Syekh Yusuf bukan pertama kali terjadi. Sudah terlalu banyak keluhan yang muncul dari masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh lagi menutup mata terhadap persoalan ini. Jangan tunggu ada korban berikutnya baru bergerak,” ujarnya.
APK Indonesia menyatakan akan terus mengawal penanganan kasus tersebut. Organisasi itu bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional apabila tidak terdapat langkah investigasi dan evaluasi yang dinilai memadai.
“Kami mengingatkan Pemerintah Kabupaten Gowa agar tidak menganggap remeh kasus ini. Jika tidak ada langkah tegas, tidak ada audit yang transparan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap dugaan kelalaian ini, maka APK Indonesia akan membawa persoalan ini ke ranah konsolidasi nasional,” kata Zulfikar.
Ia menambahkan, APK Indonesia akan membangun konsolidasi bersama organisasi masyarakat sipil, aktivis kesehatan, serta elemen mahasiswa dan kepemudaan di berbagai daerah untuk mengawal proses penyelesaian kasus tersebut.
“Nyawa seorang bayi telah hilang. Tidak boleh ada pembiaran. Harus ada pertanggungjawaban dan pembenahan nyata agar tragedi serupa tidak kembali terjadi,” tutupnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak RSUD Syekh Yusuf maupun Pemerintah Kabupaten Gowa terkait pernyataan APK Indonesia tersebut. (*)
Baca berita terbaru SulselSehat setiap hari. JIkuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
