Penulis: Adinda Putri Anastasya – Mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin
SEHATNEWS – Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Informasi mengenai kehamilan, perkembangan janin, jadwal pemeriksaan, hingga edukasi kesehatan kini mulai tersedia melalui berbagai layanan digital. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah digitalisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pertanyaan penting: apakah seluruh ibu hamil di Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, sudah memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan tersebut?
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Bagi sebagian masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, memperoleh pelayanan kesehatan bukan perkara mudah. Ibu hamil mungkin harus menyeberangi laut untuk mencapai puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Keterbatasan jaringan internet, biaya pembelian kuota, dan kepemilikan telepon pintar juga menjadi persoalan tersendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi belum tentu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024. Angka tersebut menggambarkan perkembangan akses digital yang cukup besar. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum terjangkau internet. Artinya, penerapan pelayanan kesehatan berbasis digital perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
“Digitalisasi pelayanan kesehatan seharusnya mendekatkan layanan kepada masyarakat, bukan justru menciptakan kesenjangan baru bagi ibu hamil yang tinggal di wilayah terpencil,” tulis penulis.
Buku KIA selama ini memiliki peran penting dalam membantu ibu memahami kondisi kehamilan, mengenali tanda bahaya, memperhatikan kebutuhan gizi, serta memantau perkembangan kesehatan anak. Peralihan menuju sistem digital membuka peluang untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan kesehatan secara berkesinambungan. Namun, teknologi tidak bekerja dalam kondisi yang sama bagi setiap orang. Ibu hamil di perkotaan mungkin dapat mengakses informasi melalui aplikasi dengan mudah, sedangkan perempuan di wilayah kepulauan masih harus berhadapan dengan jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat.
Dari perspektif Benua Maritim Indonesia, laut tidak semestinya menjadi batas yang menghambat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan seharusnya mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jarak menuju fasilitas kesehatan tidak hanya berkaitan dengan letak geografis, tetapi juga transportasi, kondisi cuaca, dan biaya perjalanan. Persoalan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem pelayanan kebidanan berbasis teknologi.
“Teknologi kesehatan tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi harus benar-benar dapat digunakan, dipahami, dan memberikan manfaat bagi ibu hamil yang membutuhkannya,” tegas penulis.
Dalam perspektif filsafat ilmu, perkembangan teknologi kesehatan tidak cukup dinilai dari kecanggihan sistem yang dihasilkan. Dari sudut pandang aksiologi, ilmu pengetahuan seharusnya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, prinsip keadilan mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok yang telah memiliki fasilitas dan akses lebih baik. Keberhasilan digitalisasi Buku KIA semestinya dilihat dari kemampuannya membantu ibu memahami kondisi kehamilan, mengenali tanda bahaya, mengikuti anjuran kesehatan, serta memperoleh pertolongan ketika diperlukan.
Di sinilah peran bidan tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Kehadiran teknologi tidak seharusnya menggantikan komunikasi dan pendampingan antara bidan dengan ibu. Sebaliknya, layanan digital perlu memperkuat hubungan tersebut. Bidan dapat membantu ibu memahami penggunaan aplikasi, menjelaskan informasi kesehatan yang tersedia, serta memastikan bahwa teknologi benar-benar mendukung kebutuhan selama kehamilan.
Penulis juga menekankan pentingnya mempertahankan Buku KIA dalam bentuk cetak. Bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau tinggal di wilayah dengan jaringan internet terbatas, buku cetak masih menjadi sarana penting untuk memperoleh informasi dan mencatat perkembangan kesehatan ibu serta anak. Pengembangan layanan digital dan keberadaan buku cetak seharusnya berjalan berdampingan agar tidak ada kelompok masyarakat yang kehilangan akses informasi kesehatan.
Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur internet, terutama di wilayah kepulauan, sekaligus mengembangkan aplikasi yang sederhana, mudah dipahami, dan hemat penggunaan data. Sistem digital juga perlu dirancang agar tetap dapat dimanfaatkan ketika koneksi internet terbatas. Pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk ibu yang tinggal di pulau-pulau kecil, perlu dilibatkan dalam proses pengembangan teknologi agar layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Melalui tulisan ini, penulis mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, dan pengembang teknologi untuk melihat digitalisasi Buku KIA sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemajuan teknologi tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah aplikasi atau pengguna yang terdaftar, tetapi harus memperhatikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, digitalisasi Buku KIA bukan sekadar memindahkan halaman buku ke layar telepon genggam. Lebih dari itu, inovasi ini harus menjadi jalan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, manusiawi, dan berkeadilan. Sebab, keberhasilan teknologi kesehatan bukan diukur dari seberapa canggih sistem yang dibangun, melainkan dari seberapa banyak ibu yang dapat merasakan manfaatnya, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
