Penulis: Trisna Handayani – Mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin
SEHATNEWS – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pelayanan kesehatan semakin diarahkan pada sistem digital. Mulai dari pendaftaran daring, konsultasi jarak jauh, aplikasi pemantauan kehamilan, hingga pengingat jadwal pemeriksaan, semuanya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting: apakah seluruh ibu hamil di Indonesia benar-benar dapat menikmati manfaat digitalisasi, termasuk perempuan yang tinggal di pulau-pulau kecil dengan keterbatasan jaringan komunikasi?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebanyak 77,63 persen penduduk Indonesia berusia lima tahun ke atas telah mengakses internet pada 2025. Meskipun demikian, akses tersebut belum merata. Persentase penggunaan internet di wilayah perkotaan mencapai 82,72 persen, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 70,14 persen. Bahkan, pada September 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi sebanyak 3.493 desa yang masih tergolong wilayah tanpa sinyal atau memiliki kualitas sinyal lemah.
Data tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bagi ibu hamil yang tinggal di wilayah kepulauan, keterbatasan jaringan bukan sekadar persoalan sulit membuka aplikasi. Kondisi tersebut dapat menghambat penerimaan informasi kesehatan, pengingat pemeriksaan kehamilan, hingga komunikasi dengan tenaga kesehatan ketika membutuhkan pertolongan.
“Apakah digitalisasi pelayanan kesehatan benar-benar menciptakan pemerataan, atau justru berpotensi memperlebar jarak antara mereka yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak?” menjadi pertanyaan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Digitalisasi memang menawarkan berbagai manfaat dalam pelayanan kebidanan. Melalui teknologi, ibu hamil dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan gizi, mengenali tanda bahaya kehamilan, mengingat jadwal pemeriksaan, serta memantau kondisi kesehatannya secara lebih teratur. Akan tetapi, berbagai manfaat tersebut tidak dapat dirasakan secara optimal apabila infrastruktur komunikasi, ketersediaan perangkat, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi belum memadai.
Kita perlu memahami bahwa kebutuhan ibu hamil tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan aplikasi. Bagi perempuan yang tinggal di pulau-pulau kecil, kehadiran bidan, ketersediaan transportasi rujukan, dan kepastian memperoleh pertolongan justru menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Karena itu, digitalisasi seharusnya berfungsi memperkuat pelayanan kesehatan, bukan menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan layanan.
“Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi,” menjadi prinsip penting dalam melihat persoalan ini.
Dari perspektif filsafat ilmu dan Benua Maritim Indonesia, perkembangan teknologi kesehatan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Laut tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat kepulauan untuk terus mengalami ketimpangan pelayanan, melainkan perlu dipandang sebagai ruang kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai kebutuhan dasarnya.
Dalam sudut pandang filsafat ilmu, keberhasilan suatu inovasi tidak cukup dinilai dari kecanggihan teknologi atau kemampuannya mempercepat proses administrasi. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat nyata dan menjunjung nilai kemanusiaan serta keadilan. Sebuah sistem pelayanan kesehatan digital mungkin dianggap berhasil karena mampu mempermudah pencatatan dan pemantauan pasien. Namun, keberhasilan tersebut patut dipertanyakan apabila ibu hamil di wilayah terpencil justru tidak dapat mengaksesnya.
“Bukankah tujuan utama perkembangan ilmu pengetahuan adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia?” Pertanyaan ini mengingatkan bahwa inovasi seharusnya dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti kemajuan teknologi.
Persoalan ketimpangan digital dalam pelayanan kebidanan juga tidak dapat dibebankan kepada bidan semata. Pemerintah perlu mempercepat pemerataan jaringan komunikasi di wilayah kepulauan sekaligus memastikan fasilitas kesehatan memiliki sarana teknologi yang memadai. Di sisi lain, sistem pelayanan digital perlu dirancang agar tetap dapat digunakan dalam kondisi jaringan terbatas, misalnya melalui fitur penyimpanan data secara luring yang dapat disinkronkan ketika jaringan kembali tersedia.
Pendekatan pelayanan secara langsung juga harus tetap dipertahankan. Edukasi tatap muka, kunjungan rumah, serta pemanfaatan Buku KIA dalam bentuk cetak masih menjadi bagian penting untuk menjangkau ibu hamil yang belum dapat menggunakan layanan digital. Bidan pun perlu memperoleh pelatihan dan dukungan agar teknologi benar-benar membantu pelaksanaan pelayanan, bukan justru menambah beban administrasi.
Masyarakat, khususnya perempuan yang tinggal di pulau-pulau kecil, juga perlu dilibatkan dalam pengembangan inovasi kesehatan. Pengalaman dan kebutuhan mereka menjadi pertimbangan penting agar teknologi yang dihadirkan tidak hanya terlihat modern, tetapi benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat.
Melalui tulisan ini, penulis ingin mengingatkan bahwa digitalisasi merupakan langkah penting dalam pembangunan kesehatan, tetapi kemajuan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan atau layanan yang beralih ke sistem elektronik. Keberhasilan yang sesungguhnya terlihat ketika setiap ibu hamil, baik yang tinggal di pusat kota maupun di pulau terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
Indonesia boleh terus bergerak menuju transformasi kesehatan digital. Namun, jangan sampai kemajuan tersebut justru meninggalkan perempuan yang masih harus berjalan mencari sinyal di seberang lautan. Sebab, teknologi kesehatan yang benar-benar maju bukanlah teknologi yang paling canggih, melainkan teknologi yang mampu menghadirkan manfaat bagi semua orang tanpa terkecuali.
