Warga Tolak Rapid Tes, Dinkes Makassar: Wilayah Mereka Tidak Masuk Episentrum Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, dr. Naisyah Tun Azikin
Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, dr. Naisyah Tun Azikin.

Makassar, SULSELSEHAT – Sejumlah warga Makassar yang ramai dikabarkan melakukan penolakan rapid test ternyata berada pada wilayah kecamatan yang tidak ditetapkan sebagai episentrum Corona (Covid-19).

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Naisyah Tun Azikin, Senin (08/06/2020). Menurutnya, warga di 2 kecamatan yang menolak untuk rapid test tersebut tidak masuk dalam episentrum  yang sudah ditetapkan.

JANGAN LEWATKAN :

“Kecamatan Bontoala dan Makassar yang melakukan penolakan rapid itu tidak masuk pada lima kecamatan episentrum yang ditetapkan untuk di-tracing kemudian dilakukan rapid,” ujarnya.

BACA:  Tenaga Kesehatan Prioritas Pertama Pemberian Vaksin Covid-19

Ia menjelaskan bahwa rapid tahap awal sebelumnya dilakukan pada lima kecamatan dan tahap kedua di enam kecamatan. Penetapan episentrum ini berdasarkan jumlah kasus positif yang tertinggi terjadi di wilayah itu.

“Dimana ada kasus positif, berarti di situ ada virus. Kita akan melakukan rapid, menyisir di sekitarnya. Mulai dari serumahnya, kemudian kontak-kontak yang ditemui sehingga kita bisa melakukan deteksi secara dini,” jelasnya.

Karena itu, Naisyah akan terus memaksimalkan pihak Puskesmas setiap wilayah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sebab mungkin hal ini dianggap masih kurang sehingga masyarakat belum paham sekaitan bahaya Covid-19 dan dampak penularannya.

Saat ini, pemerintah juga secara rutin memberi informasi berupa edukasi ke masyarakat menggunakan ‘mobil halo-halo’ dua kali setiap hari, yakni pukul 09.00 pagi dan pukul 15.00 sore.

BACA:  Aspek Etik Rumah Sakit Mempekerjakan Staf dengan Rapid Tes Reaktif

Naisyah membantah adanya isu yang menyatakan rapid test yang dilakukan sebagai lahan bisnis. Karena menurutnya rapid test yang digunakan dari Pemerintah Provinsi Sulsel sebanyak 20.000 sumbernya murni dari sumbangan pihak swasta.

“Tidak ada yang dibeli. Dimana bisnisnya? Tenaga kesehatan kita yang turun melakukan rapid juga tidak ada yang dibayar sama sekali, karena sudah tupoksi mereka sebagai petugas laboratorium yang ada di Puskesmas,” tutupnya.

Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.

INFORMASI TERKAIT