Penulis: dr. Ganis Irawan
(Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Negara dan Media Massa PB IDI 2018-2021, Wakil Ketua IDI Aceh Tenggara 2018-2021)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan kumpulan para dokter yang secara profesi menghargai prinsip autonomy pada pasien atau masyarakat.
Autonomy artinya pasien/masyarakat yang memiliki hak atas kesehatannya, memiliki hak untuk memilih kepada siapa mereka ingin menggantungkan upaya kesehatannya.
Di sisi lain para dokter juga terikat sumpah profesi untuk mengutamakan kesehatan pasien/masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran.
Hence, dokter-dokter akan selalu memberi pendapat profesional terbaik berdasarkan sistematika berpikir ilmiah kedokteran sekaligus memberi hak kepada pasien/masyarakat untuk menerima atau menolak.
Para dokter dan juga IDI sebagai organisasinya tidak memiliki hak etis atau legal untuk memaksakan suatu tindakan kedokteran apapun kepada siapapun tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.
Pada situasi bencana seperti pandemi Covid-19 , hak memaksa untuk suatu prosedur kedokteran atau kesehatan masyarakat ada di tangan pemerintah atas nama UU dan kepentingan nasional.
Jadi jika ada artis anak politisi lokal yang mempertanyakan IDI atas suatu kebijakan bersifat wajib seperti pemeriksaan Covid-19 untuk bayi baru lahir, artis tersebut kurang memahami hirarki bernegara dan lupa tanya sama ortunya.
Jika hal sederhana saja kurang bisa dipahami, rasanya tak akan ada manfaat guru-guru saya di kedokteran menjelaskan teori-teori dan sistematila ilmu pengetahuan kedokteran padanya.
Kalau mau nyanyi di PB IDI, kami akan pertimbangkan.
Tapi kebanyakan teman dokter yang saya kenal lebih suka jazz atau dangdut pantura.
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
