Makassar, SULSELSEHAT — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sulawesi Selatan akan ditunda jika penyebaran kasus virus corona atau Covid-19 semakin meningkat setiap harinya.
Pasalnya dengan semakin banyaknya masyarakat yang terpapar maka akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat lainnya.
“Jika kasus positif Covid-19 terus meningkat pada daerah yang melaksanakan pilkada, seperti di Sulsel bisa saja pemungutan suara ditunda dengan alasan keselamatan masyarakat,” tegas Gubernur Sulsel yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Nurdin Abdullah saat memimpin Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Posko Penanganan Covid-19, Balai Kemanunggalan TNI Rakyat, Kamis (10/9/2020) malam kemarin.
Olehnya, dengan pertemuan tersebut sebagai bentuk menyamakan sikap dan kebersamaan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ini dapat tetap menekan angka kasus Covid-19 di Sulsel.
“Kami meminta kepada para calon bupati dan calon wali kota bersama calon wakilnya masing-masing untuk selalu mengedepankan keselamatan. Terutama keselamatan agar dapat bebas dari pandemi Covid-19,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan ini.
Apalagi, pada proses pendaftaran sebelumnya Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan keras kepada beberapa kepala daerah yang tidak dapat menjadi pelopor dalam mengampanyekan protokol kesehatan secara ketat.
“Ini tidak perlu berulang lagi. Kita bikin kesepakatan bersama untuk dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat,” jelasnya.
Nurdin Abdullah meminta kepada semua pihak, lebih khusus kepada pasangan calon bupati dan calon wali kota untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama proses pilkada.
“Bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Sulsel sudah melandai sebulan terakhir. Harapan kita tetap landai dan tidak ada lagi peningkatan kasus positif Covid-19 sampai pelaksanaan pencoblosan dan seterusnya,” ujarnya
Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Sulsel, jumlah kasus harian Covid-19 masih fluktuatif. Misalnya pada periode 4 September kasus tercatat 90, periode 5 September naik 153 kasus, kemudian periode 6 September kembali turun 132 kasus.
Pada periode 7 September melandai hanya 90 kasus dan 8 September hanya 11 kasus, selanjutnya pada 9 September kembali naik 51 kasus dan 10 September terlihat melonjak drastis di 152 kasus.
Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin sebelumnya telah mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) agar pada pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 tidak mengakibatkan klaster baru penularan Covid-19.
Hal ini dikekhawatiran IDI Makassar berdasarkan hasil pantauan tahapan awal pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19, yakni pendaftaran calon kepala daerah, baik di Kota Makassar dan kabupaten/kota di Sulsel yang selalu dipadati massa pendukung.
Untuk itu, IDI menekankan pentingnya penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 .
Ia mengaku, sangat miris melihat hampir sebagian besar mengabaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang protokol kesehatan. Dimana Presiden meminta agar Pilkada 2020 berjalan demokratis, jujur, dan adil, serta patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat sebagai kebiasaan baru dalam tiap tahapan pilkada.
“Apa yang terjadi berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa calon kepala daerah melakukan pengerahan massa. Parahnya lagi, banyak diantara mereka mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker,” terangnya.
Pergerakan Massa di Pilkada Picu Penularan Covid-19
Sebelumnya, Pakar Epidemiologi Universitas Hasanuddin Prof Ridwan Amiruddin mengkhawatirkan akan terjadi lonjakan penularan kasus virus corona atau Covid-19 di Sulawesi Selatan di pertengahan tahun ini.
Salah satu penyebab yakni pada penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan berlangsung di 12 kabupaten/kota di Sulsel. Di antaranya Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa yang merupakan zona merah penyebaran.
Menurutnya, dimana dalam hal ini terjadi pergerakan massa yang sangat besar dari masing-masing pendukung pasangan calon kepala daerah. Sementara dalam pergerakannya dinilai mengabaikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
“Kita khawatir karena pergerakan atau pertemuan massa pendukung paslon tidak bisa dibendung. Misalnya yang kemarin terjadi saat pendaftaran. Baru pendaftaran saja massanya sudah begitu melimpah, dan tidak ada kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” kata Prof Ridwan.
Di tengah penyebaran virus yang mengancam kesehatan ini, seluruh kandidat pasangan calon kepala daerah harusnya bisa memberikan pengarahan yang baik kepada massa pendukung mereka.
Kandidat tersebut dapat menjadi pelopor dan teladan bagi pendukungnya untuk bersama-sama menjalankan pesta demokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menekan terjadinya laju penularan virus secara besar-besaran.
“Kandidat kepala daerah yang baik adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan warganya. Ini juga sesuai arahan Mendagri agar para kandidat dapat mendisiplinkan pengikut atau pendukungnya agar bisa tetap menekan penularan virus ditengah-tengah pilkada,” terangnya.
Prof Ridwan menegaskan, jika pada proses tahapan pilkada selanjutnya massa dan pendukung pasangan calon membludak dan abai maka dipastikan pertumbuhan kasus hingga akhir tahun akan melonjak.
“Saat ini jika kita melihat dari angka pertumbuhan kasus di Sulsel itu sepertinya seminggu terakhir di atas 100 lagi, bahkan angka Rt nya sudah mencapai 1,12. Nah ini menjadi tantangan tersendiri karena kita pernah berada diangka kasus yang rendah, sekarang menghadapi kasus yang tinggi lagi,” tutup Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas Covid-19 Sulsel ini.
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
