Makassar, SULSELSEHAT. COM — Persoalan stunting atau anak tumbuh kerdil telah menjadi isu kesehatan secara nasional. Karena itu, penanganannya dinilai perlu dilakukan secara serius, bahkan masuk menjadi prioritas pembangunan, termasuk di Sulawesi Selatan.
Hal ini didorong karena angka anak stunting pada 2020 ini masih cukup tinggi atau tercatat 30,4 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Ichsan Mustari mengatakan, sebagai upaya serius dalam hal penanganan stunting. Pemprov Sulsel melalui APBD 2020 telah menyediakan sebanyak Rp10 miliar untuk menekan angka stunting di beberapa daerah yang menjadi lokus.
“Untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi lokus penanganan stunting kita berikan masing-masing Rp 100 juta,” katanya, Kamis (1/10/2020).
Di Sulsel sendiri, prevalensi stunting tertinggi berada di Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, dan Enrekang, sedangkan prevalensi terendah berada di Kabupaten Gowa, Bone dan Kota Makassar.
Lanjutnya, anggaran akan digunakan untuk sejumlah kegiatan prioritas. Di antaranya, pendampingan intervensi gizi, penyediaan gizi untuk ibu hamil dan penyediaan micronutrient kepada anak umur 6 hingga 24 bulan, termasuk mencanangkan program pendampingan gizi dan konselor stunting.
Selain melalui anggaran khusus, Dinkes Sulsel juga telah bekerjasama dengan lintas sektor untuk memprioritaskan bagaimana kondisi anak stunting dapat menurun.
Pasalnya, stunting ini memberikan pengaruh yang cukup besar pada perkembangan generasi di masa depan.
“Khususnya peran tenaga pendamping gizi dan konselor stunting. Pendampingan penting, agar masyarakat bisa paham dan tidak menganggap remeh persoalan gizi anak ketika hamil, termasuk kepada ibu hamil di 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK),” ujarnya.
Belum lagi ungkap dr Mustari, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah menargetkan agar 2024 mendatang angka stunting berada diangka 14 persen.
Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Sulsel Junaedi mengatakan, stunting merupakan masalah serius yang mengancam pertumbuhan generasi muda baik secara fisik dan turut mempengaruhi kemampuan intelegensia anak.
Dalam upaya menurunkan angka stunting, dibutuhkan peran aktif dari seluruh stakeholder terkait dengan memenuhi prasyarat pendukung mencakup komitmen politik, kebijakan dan keterlibatan pelaksanaan, serta kapasitas dalam implementasiannya.
“Pemprov Sulsel memiliki dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sektor kesehatan, perikanan, pemberdayaan, perempuan, maupun PKK,” jelas Junaedi.
Ia menyebutkan, pencapaian Sulsel untuk keluar dari 10 besar daerah dengan prevalensi tertinggi di Indonesia tidak lepas dari komitmen Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua TP PKK, yang mencanangkan program zero stunting.
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
