Oleh: M Ali Eff Laman
Sarjana Kesehatan Masyarakat, Penulis Novel Birokrasi Setengah Hati
Sebagai salah satu alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), saya bukan satu-satunya yang pernah menyampaikan keresahan ini, sudah banyak teman sejawat kami yang mengeluhkan kondisi di dunia pekerjaan terutama di Institusi kesehatan.
Kita semua tahu, secara konseptual Fakultas Kesehatan Masyarakat (public health) berbeda dengan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi (medis). Public Health fokus utamanya pada area preventif dan promotif sementara medis pada area kuratif.
Kita juga menyadari bahwa kesehatan itu seharusnya ditangani bersama-sama oleh seluruh pelaku kesehatan baik medis maupun non medis. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang baik.
Kolaborasi yang baik tentu saja bisa berjalan jika didasari oleh kompetensi dan hubungan kerja sama berbagai profesi sebagai mitra sejajar.
Fakta lapangan, di beberapa daerah, terutama di Jakarta, terasa adanya perbedaan perlakuan yang nyaris seperti ada kasta dalam profesi kesehatan. Salah satu yang turut merasakan adalah para lulusan FKM, setidaknya itu yang dikeluhkan beberapa sejawat kami.
Diskriminasi ini sepertinya terjadi baik di institusi pelayanan langsung maupun institusi administrative kesehatan.
Saya tidak tahu, apakah kondisi ini diketahui oleh para senior kami yang ada di universitas, yang terus saja melahirkan lulusan FKM dengan konsep teori tingkat tinggi sampai pendidikan doktoral, namun tidak menyadari fakta lapangan kerja, dimana institusi kesehatan di berbagai lini secara umum belum tampak menerima lulusan FKM sebagaimana mestinya.
Dengan gagah berani para alumnus bersemangat menuju medan kerja dengan mimpi penerapan paradigma sehat, namun apa daya, institusi kesehatan secara terang benderang masih menganggap lulusan FKM adalah warga kelas dua atau mungkin kelas tiga. Bisa kita lihat bagaimana posisi para lulusan FKM di institusi kesehatan, hampir seluruh area Public health diprioritaskan pada profesi tertentu, lulusan SKM jarang diperhitungkan.
Terlalu vulgar ketidakjelasan, ada lulusan muda alumnus strata 1 tenaga fungsional kuratif lebih dipercaya menjadi pimpinan administrasi, sementara alumnus FKM selevel doktoral yang berkompetensi pada area preventif dan promotive menjadi staf administrasi.
Atau misalnya Magister epidemiology berbasis SKM menjadi staf seksi surveilans yang dipimpin seorang dokter gigi. SKM seperti dipandang sebelah mata, nyaris tidak diperhitungkan sama sekali. Bahkan menurut saya ini menjurus pelecehan profesi.
Mengherankan, tenaga medis fungsional yang seharusnya menangani layanan langsung pada pasien, lebih dipercaya mengelola administrative menghadapi kertas-kertas kerja. Ini adalah pemandangan biasa, seolah jabatan teknis ini adalah jabatan politis, bagi-bagi kekuasaan.
Bahkan berbagai upaya merombak struktur organisasi (seperti di Jakarta) yang katanya reformasi birokrasi mengurangi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yg kemudian melahirkan jabatan administrasi kesehatan tapi tetap saja berujung pada menganggap SKM tidak ada.
Pejabat administrasi kesehatan dipercayakan pada dokter juga, hanya berganti nama dari kepala puskesmas menjadi pejabat fungsional administrasi kesehatan.
Tidak harus SKM juga! Tapi Tidak juga harus medis dong! Institusi kesehatan kan lahan pengabdian kita bersama. Maka kesempatan mestinya milik bersama, jangan ada kasta diantara kita.
Mengapa begitu sulit untuk fit and profer test saja, banyak lembaga indpendent yang bisa membantu yang tidak berat ke kanan maupun ke kiri. Atau kembali ke ranahnya masing masing?
Profesi yang tugasnya melayani pasien wajib melayani pasien, yang tugasnya manajemen wajib mengelola manajemen, jangan dibolak balik, jangan juga diborong semua. Ini ladang pahala kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Entah kesepakatan apa yang dibangun oleh para pengambil kebijakan, seolah ada janji kramat para pendahulu untuk mempertahan keanehan-keanehan ini. Satu sisi terus mencetak SKM, disisi lain memprioritaskan medis menangani seluruh bidang kesehatan (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif).
Saya pernah beberapa kali melontarkan ide. “Bubarkan saja FKM!“ Apa respon rekan-rekan sejawat SKM? Hanya segelintir yang tergelitik, lainnya diam saja, mungkin karena merasa nyaman dengan posisi saat ini karena sukses berkiprah di luar jajaran kesehatan.
SKM yang berada di zona nyaman tidak mau ambil pusing lagi dengan sejawat yang masih terperangkap dalam rumah besar kesehatan, atau mungkin dulu sudah berjuang dan sekarang menyerah dengan keadaan..Lelah melihat ketidakadilan.
Sementara institusi pendidikan kesehatan masyarakat terus berdiri bak jamur di musim hujan, entah apa tujuannya.
Sementara, SKM yang sudah lama bekerja bahkan sudah hampir pensiun masih banyak yang terombang ambing. Masih berdebat, Ini profesi atau bukan? Struktural atau fungsional? dihadapkan dua pilihan yang keduanya tak memberi harapan, dua duanya menurutku “Tidak jelas”.
Berbeda dengan medis yang “sepertinya” bisa tetap memilih dua duanya. Entah siapa yang membuat aturan-aturan yang seolah hanya mengakomodir kepentingan satu pihak saja. Mulai dari pengangkatan PNS pun sudah tampak pengistimewaan yang kurang berkeadilan…belum lagi sistem kepangkatan…sakit menjabarkannya.
Dengan sistem kepangkatan yang naik setiap dua tahun bagi tenaga fungsional sementara tenaga non fungsioanal naik pangkat setiap 4 tahun, maka kebijakan menjadikan tenaga fungsional bersaing dengan tenaga struktural untuk menempati jabatan struktural rasanya kurang fair.
Ditambah lagi dengan dalih kompetensi, lulusan FKM kurang diperhitungkan untuk menduduki jabatan tertentu di institusi kesehatan, entah apa yang dimaksud dengan “kompetensi” itu.
Apakah jangan-jangan universitas memang tidak mencetak SKM untuk berkompetensi di bidang kesehatan? Apakah Universitas mencetak dokter dan dokter gigi untuk berkompetensi di semua sektor kesehatan? Kalau hal ini benar, berarti ada yang salah dengan kurikulum pendidikan. Tumpang tindih kompetensi.
Banyaknya alumni FKM yang sukses berkarir di luar sektor kesehatan, sebenarnya bukanlah sebuah kebanggaan. Tapi setidaknya menunjukan bahwa kurangnya perhatian pada lulusan SKM di institusi kesehatan bukan semata-mata karena kompetensi memimpin, melainkan memang sepertinya kurang diberi kesempatan.
Pun ada SKM yang diberi kesempatan memimpin di institusi kesehatan namun mayoritas diberikan pada masa akhir karirnya saat idealisme sudah hampir memudar, seolah sebuah hadiah menjelang pensiun jika bukan hadiah jasa politik.
Mari kita renungkan demi kolaborasi yang lebih baik. Bukan untuk kepentingan profesi saja, tapi untuk kesehatan masyarakat Indonesia. **
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
