MAKASSAR — Upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kembali diperkuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar.
Pada 25 November 2025, aula Baji Minahasa menjadi tempat dilaksanakannya bimbingan teknis (bimtek) CPPOB bagi 48 pelaku usaha pangan olahan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Kepala BBPOM di Makassar, Yosef, dalam sambutannya menegaskan bahwa UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian nasional.
Menurutnya, sektor ini menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja dan menyumbang sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto nasional.
“Sebagai aset pemerintah, sudah sepatutnya UMKM mendapatkan dukungan penuh agar terus tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing,” ujarnya membuka kegiatan.
Yosef menekankan bahwa BBPOM hadir bukan sebagai pihak yang menakutkan, melainkan mitra pembinaan. Ia mengingatkan bahwa kedatangan petugas BBPOM harus dipandang sebagai kesempatan belajar bagi pelaku usaha.
“Jangan takut jika petugas BBPOM datang. Tugas kami memberikan pembinaan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi demi jaminan mutu dan keamanan,” katanya.
Ia bahkan mendorong peserta untuk memanfaatkan setiap kunjungan petugas sebagai momen menggali ilmu sebanyak mungkin demi perbaikan berkelanjutan.
Lebih jauh, Yosef mengingatkan bahwa izin edar bukan akhir dari kewajiban industri pangan olahan. Pelaku usaha tetap harus berkomitmen menerapkan CPPOB secara konsisten.
Penurunan kualitas produksi, katanya, dapat berdampak serius terhadap mutu pangan, bahkan berisiko menyebabkan keracunan.
Karena itu, BBPOM tidak segan memberikan sanksi administratif jika ditemukan ketidaksesuaian, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin edar.
Dalam kesempatan yang sama, Yosef kembali mengajak para pelaku UMKM untuk tidak ragu mengurus izin edar BPOM. Ia menegaskan bahwa izin tersebut merupakan aset penting yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.
“Izin Edar BPOM mudah, terjangkau, dan terukur. Yang paling penting, jangan pernah menggunakan calo,” tuturnya.
Ia juga memaparkan berbagai insentif pemerintah untuk mendukung UMKM, mulai dari pendampingan, diskon 50 persen tarif PNBP pendaftaran produk, hingga fasilitas pengujian gratis.
Dengan skema tersebut, biaya pendaftaran produk UMKM yang sebelumnya berada di kisaran Rp200 ribu hingga Rp500 ribu, kini dapat diperoleh hanya dengan Rp100 ribu hingga Rp250 ribu.
Yosef turut menegaskan komitmen BBPOM di Makassar dalam menjaga integritas pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Jika Bapak Ibu melihat pegawai kami melakukan pungli, penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi, atau pelanggaran administratif lain, segera laporkan ke nomor 0812-7788-5655. Identitas pelapor pasti dijaga,” tegasnya.
Bimtek menghadirkan narasumber internal BBPOM Makassar yang kompeten dalam bidang CPPOB dan Izin Penerapan (IP) CPPOB. Para peserta tampak antusias mengikuti materi dan aktif berdiskusi sepanjang sesi.
Melalui kegiatan ini, BBPOM berharap kesadaran pelaku usaha sebagai salah satu pilar utama penjamin keamanan pangan makin meningkat, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. (*)
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
