Balita Positif DBD di Bara-Baraya Timur, Sekum HMI Makassar Timur Kritik Lambannya Penanganan Kesehatan

  • Whatsapp
Sekretaris Umum HMI Makassar Timur, Rendi Pratama
Sekretaris Umum HMI Makassar Timur, Rendi Pratama (Foto: IST)

MAKASSAR – Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, kritik terhadap kinerja pemerintah kembali mencuat.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur menyoroti keluhan warga Bara-Baraya Timur yang merasa diabaikan setelah laporan permintaan fogging sejak 3 Agustus 2025 tak kunjung ditindaklanjuti, meski sudah disertai bukti hasil laboratorium.

Seorang warga, Nafiatul Amalia S.S., M.Hum, mengaku kecewa lantaran laporan disertai hasil lab pasien positif Demam Berdarah Dengue (DBD) tak mendapat respon berarti dari pihak kelurahan. Salah satu kasus adalah balita bernama Dhafin Nufail (2) yang dinyatakan positif DBD sejak 1 Agustus 2025.

Sekretaris Umum HMI Cabang Makassar Timur, Rendi Pratama, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pelayanan publik di tingkat dasar.

“Di momen kemerdekaan ini, kita seharusnya merdeka dari penyakit dan rasa takut akibat kelalaian pemerintah. Sayangnya, laporan warga yang menyangkut nyawa anak-anak masih dipandang sebelah mata,” ujarnya, Minggu (17/8).

Rendi menambahkan, apatisme birokrasi terlihat jelas dari lambannya respon pihak kelurahan, bahkan komunikasi melalui WhatsApp warga pun tidak digubris.

“Ironis, di satu sisi kita merayakan kemerdekaan, tapi di sisi lain masyarakat masih terjajah oleh birokrasi yang lamban. Ini masalah nyawa, bukan sekadar administrasi. Keterlambatan fogging hanya memperbesar risiko wabah,” tegasnya.

Menurutnya, peristiwa ini menunjukkan rendahnya sense of crisis aparat di tingkat kelurahan maupun puskesmas. Ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban birokrasi.

“Keluhan soal keterlambatan gaji pegawai sering muncul, tapi komitmen pelayanan publik justru jauh dari maksimal. Warga merasa frustrasi karena komunikasi mereka diabaikan,” tambahnya.

HMI Makassar Timur mendesak Pemerintah Kota Makassar segera turun tangan mengevaluasi kinerja aparat di tingkat kelurahan dan puskesmas.

“Kalau pelayanan publik di tingkat dasar saja abai, wibawa pemerintah di mata rakyat akan terus tergerus. HMI akan terus mengawal persoalan ini, termasuk menyiapkan langkah aksi bila tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat,” tutup Rendi. (*)

Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.

INFORMASI TERKAIT