209 Desa dan 22 Kelurahan Jadi Lokus Penanganan Stunting di Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Ichsan Mustari
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Ichsan Mustari. (Foto: Chaerani)

Makassar, SULSELSEHAT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pada 2024 mendatang angka stunting atau anak tumbuh kerdil turun hingga 14 persen dari 29 persen di tahun ini.

Ada 209 desa dan 22 kelurahan dari 11 kabupaten/kota yang masih memiliki kasus stunting akan menjadi prioritas penanganan.

JANGAN LEWATKAN :

Dimana dalam penanganannya akan dibentuk enam rencana aksi yang meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati (perbup) peran desa dan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

“Ini sebagai lokus prioritas intervensi pada 2021 mendatang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Ichsan Mustari di sela-sela pertemuan Konvergensi Stunting, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (30/9/2020).

BACA:  Sulsel Kembali Terima Vaksin Covid-19 Gelombang Kedua, Jumlahnya 36.640 Dosis

Ichsan menyebutkan, adapun lokus ini terdiri 30 desa di Kabupaten Pangkep, 15 desa di Kabupaten Tana Toraja, 18 desa di Kabupaten Sinjai, 20 desa di Kabupaten Jeneponto, 15 desa di Kabupaten Toraja Utara, 10 desa di Kabupaten Takalar, dan 50 desa di Kabupaten Bone.

Kemudian 22 desa di Kabupaten Enrekang, 12 desa di Kabupaten Selayar, 2 desa di Kabupaten Pinrang dan 15 desa di Kabupaten Gowa.

“Target kita pada 2024, prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen. Tentu mencapai hal ini tidak mudah, dibutuhkan kerja sama dengan seluruh dinas, badan dan OPD terkait,” tegasnya.

Di Sulsel sendiri, prevalensi stunting tertinggi berada di Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, dan Enrekang. Sementara untuk pravelensi stunting terendah berada di Kabupaten Gowa, Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

BACA:  Tekan Jumlah Stunting di Kabupaten Gowa, Adnan Dorong Empat Faktor

Sementara, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang menekankan, penanganan stunting masuk sebagai prioritas pembangunan nasional RPJMN 2022-2024.

“Upaya ini masuk dalam major project percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dengan melakukan perbaikan gizi,” kata Bambang.

Ia menyebutkan, berbagai intervensi baik spesifik di bidang kesehatan maupun Intervensi sensitif atau non-kesehatan, telah banyak dilakukan namun angka prevalensi stunting masih tinggi.

Hal ini dipengaruhi karena belum adanya konvergensi program di sasaran penerima manfaat yaitu Rumah Tangga dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Saat ini, provinsi dengan pravelensi stunting tertinggi di Indonesia ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Aceh. Sedangkan untuk provinsi dengan prevalensi stunting terendah berada di DKI Jakarta, Yogyakarta dan Bali.

BACA:  Dinkes Takalar Evaluasi Program Gammara'na untuk Tekan Stunting

“Secara nasional kita targetkan penurunan stunting di Indonesia berada di angka 14 persen, atau sama dengan yang akan ditargetkan Pemprov Sulsel,” harapnya.

Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.

INFORMASI TERKAIT