Makassar, SULSELSEHAT.COM — Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan rekomendasi untuk proses vaksinasi virus corona atau Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah pada Januari 2021 ini.
Rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi perihatin dari Kementerian Kesehatan RI agar proses vaksinasi berjalan dengan baik di seluruh daerah di Indonesia.
Ketua Umum PB IDI dr. Daeng M. Faqih mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia, seperti dengan melakukan vaksinasi.
“Kami sangat berterimakasih pemerintah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani pandemi Covid-19 ini dengan melakukan vaksin. Terkhusus dalam proses vaksinasi ini pemerintah memprioritaskan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan,” katanya dalam pernyataan resmi, Kamis (7/1/2021).
Namun menurutnya, agar proses vaksinasi Covid-19 ini dapat berjalan lancar dan berhasil secara optimal maka IDI memberikan rekomendasi untuk menjadi perhatian.
Berikut lima rekomendasi penting PB IDI untuk proses vaksinasi Covid-19 yang diajukan ke Kementrian Kesehatan RI melalui surat resminya.
1. Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan intruksi presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa.
2. Dalam hal pemilihan vaksinasi yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang dipenuhi yaitu vaksin akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunegitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah di publikasikan.
Dari data yang ada, saat ini ujicoba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.
Dapat dilihat bahwa unsur ke hati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinik fase 3.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.
3. Dalam situasi pandemi, WHO memperkenalkan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan mulai proses Emergency use Autorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM.
Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat menyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunegitas sesuatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. IDI yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya.
4. Perlu pula mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization of The World Health Organization (SAGE WHO).
5. Pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi pelatihan petugas vaksin.
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
