Makassar, SULSELSEHAT. COM — Sejumlah rombongan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) di Sulawesi Selatan.
Salah satu agenda yang dilakukan adalah memantau seluruh layanan yang berhubungan dengan kebijakan BPJS Kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Pasalnya, salah satu tugas yang diberikan ialah menilai kebijakan BPJS Kesehatan.
“Termasuk beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan perihal BPJS Kesehatan. Intinya kita mencoba bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk pelayanan kesehatan di daerah,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution saat melakukan kunjungan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Rabu (11/11/2020) malam kemarin.
Tak hanya itu pihaknya juga memantau izin rumah sakit yang ada di setiap daerah. Seperti di Kota Parepare, di mama pihaknya melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas mengenai izin rumah sakit.
Chairul mengatakan, pihaknya juga melakukan pertemuan dengan sejumlah lapisan pengelola kesehatan di Kota Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas terkait pendataan peserta BPJS Kesehatan, yang mana dalam solusinya dibutuhkan korelasi pendataan. Memassifkan pendataan ke masyarakat, hingga persoalan nomor kependudukan.
“Kami sudah bicarakan ini di Dukcapil masing-masing daerah. Kita berharap seluruh proses kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Termasuk sinergitas dari seluruh stakeholder terkait. Apalagi di Sulsel, telah dilakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah perihal kebijakan BPJS Kesehatan.
“Sulsel ini sangat strategis, kami menganggap Sulsel adalah barometer Indonesia Timur. Sehingga, kami harus memberikan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik hingga ke wilayah terpencil,” tutupnya.
Sementara Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas kegiatan tersebut.
“Saya mewakili masyarakat akan selalu hadir dan duduk untuk menyelesaikan masalah termasuk sinergitas dalam pelayanan BPJS Kesehatan,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya pun bertanggung jawab di setiap pelayanan yang terjadi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera. Memastikan catatan di lapangan bahwa penerima BPJS Kesehatan betul-betul terverifikasi.
“Kesimpulan sementara, BPJS Kesehatan perlu terobosan out of the box untuk mewujudkan itu. Kami paham bahwa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman, tapi kami harus sinergi bersama pemerintah provinsi dan daerah. Semua akan mudah ketika ada kemauan keras dan duduk bersama serta selalu dalam koordinasi yang baik,” tegasnya.
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.