Jakarta, SULSELSEHAT.COM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengambil peran dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk daerah-daerah yang masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi.
Langkah nyata yang dilakukan yaitu dengan menggandeng dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian atau lembaga.
Saat ini ada tiga kementerian yang telah digandeng, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Beberapa kementerian dan lembaga pun sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu penurunan stunting ini. Seperti Kemenag RI,” kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Kamis (18/2/2021).
Ia menjelaskan, keterlibatan Kemenag RI yakni dengan menurunkan 50.000 penyuluh agama di seluruh wilayah dalam memberikan edukasi tentang stunting kepada masyarakat.
“BKKBN dan Kemenag juga bekerja sama dalam menyiapkan platform berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil,” ujarnya.
Kemudian, kerjasama yang dilakukan bersama Kemendagri yakni mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui nomor induk kependudukan (NIK). Adapun Kemendagri juga memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan.
Selanjutnya, untuk kerjasama dengan Kemendespdtt akan dilakukan dengan mengarahkan kebijakan penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting di Indonesia.
“Pesan saya, jangan terlalu muda untuk hamil (kurang dari 20 tahun), jangan terlalu tua untuk hamil (lebih dari 35 tahun), dan jangan memiliki jarak kelahiran yang terlalu dekat (kurang dari 3 tahun). Pesan kami 2 anak lebih sehat,” ujar dr. Hasto.
Baca berita terbaru SulselSehat langsung di email Anda, klik di sini untuk daftar gratis. Jangan lupa ikuti kami melalui Facebook @sulselsehatcom. Mau terbitkan rilis berita atau artikel opini di SulselSehat? Kirim ke email: redaksisulselsehat@gmail.com.
